undang undang yang mengatur tentang psikotropika adalah. 35 Tahun 2009. undang undang yang mengatur tentang psikotropika adalah

Tahun. Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lain) 1. Belum maksimal yang dimaksud karena UU Narkoba dianggap hanya menitikberatkan kepada penindakan, bukan kepada pencegahannya. Untuk peraturan yang mengatur psikotropika hingga sekarang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana disebut pengertian psikotropika adalah:. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang. 000,-. GudangIlmuFarmasi – Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2023. Subjek. Perawat adalah seseorang yang telahlulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik didalam maupun di luar negeri yang diakuioleh. Bila merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, amfetamin masih tergolong dalam kelompok obat psikotropika golongan II. 13 Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Prekursor; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik. Menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (Pasal. Tahun. BAB II DASAR, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2 Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dasar hukum yang mengatur tentang psikotropika adalah Undang-Undang No. Kemudian diterjemahkan ke dalam undang-undang No. Dalam UU Narkotika terdapat 155 pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis narkoba, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atauBerikut ini bunyi Pasal 114 dan 115 dalam UU No. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan. Login Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021. Diunduh 2811. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah: 5 O. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur perubahan penggolongan Narkotika. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. BAB II DASAR, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2 Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asesmen atau pengungkapan dan. 9. narkotika atau. bahan berbahaya yang bukan termasuk narkotika dan psikotropika, namun mampu berpengaruh pada kerja otak. Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika adalah. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pertanggungjawaban pidana ada pada pribadi atau orang pertanggungjawaban pidana yang diberikan berupa pidana denda 3 (tiga) kali pidana denda. Penggolongan Menurut UU Nomor 05/1997. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA . com – Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Status | Peraturan terkait | Sejarah. Mengingat : 1. Pada dasarnya, UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, dengan rahmat Tuhan YME presiden RI menyatakan bahwa : – Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang. Keberadaannya tidak boleh disalahgunakan karena bisa menyebabkan. KESEHATAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN. Mencabut : UU No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 3. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berdampak psikoaktif. Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher di sesi Live Teaching, GRATIS! 422. Pertimbangan yang menjadi latar belakang disahkannya UU No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. BNN. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Prekursor; Mengingat : 1. Label rokok, selanjutnya disebut Label, adalah setiap keterangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. terdapat beberapa unsur hukum yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 B. "3 Jika dilihat dari masing-masing kandungan pasal, Ke duanya memiliki pernyataan yang dapatSebotol heroin yang merupakan salah satu narkoba yang paling dikenal secara luas. Konsep Kilat. F. Kapten Penerbang adalah setiap pemimpin atau yang menggantikannya dari suatu pesawat udara. 11/Men/Vi/2005 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya3. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan Sedangkan Psikotropika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia namun dengan pengawasan dan resep dokter. psikotropika, dan prekursor serta bahan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi. 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika. Bagaimana ketentuan hukum tentang psikotropika? 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 5. Tribratanews. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 22 tahun 1997 tentang Narkotika diundangkan dalam lembaran Negara RI tahun 1997 nomor 10 dan Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671 dan Nomor 3698 kemudian mulai berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan. Konvensi tersebut merupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran danIndonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 (UU/2019/19) (2019) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap Roy Marten adalah sebagai berikut: 5 tahun × (5 tahun + 1/3) = 5 tahun × 1 tahun 8 bulan = 6 tahun 8 bulan. ABSTRAK: CATATAN:meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional; f. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. P. selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan. Apa yang dimaksud dengan psikotropika. 27. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang. 2. BAB II DASAR, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2 Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konvensi tersebut merupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran danKeputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika; Mengingat : 1. mengeluarkan 2 (dua) Undang–Undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang–undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA . Psikotropika. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi. Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur perubahan penggolongan Narkotika. UU No. Salah satu contoh kasus yang bisa diambil adalah kasus anggota TNI Dikdik Setyawan yang berpangkat Serma pada kesatuan Kodim 0112/SabangAda empat kelas psikotropika menurut hukum, tapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, psikotropika kemudian kelas I dan kelas II narkotika. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Undang-undang ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis, klasifikasi, penggunaan, dan pengawasan obat-obatan. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan alat pengangkutan di darat. 4. Jenis –jenis yang termasuk psikotropika adalah Ecstasy dan Sabu-sabu. 2. Memberi corak tentang hukum pidana kita. 8. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika - PP RI No. 07 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Selasa, 27 Oktober 2020 Diperbarui Senin, 2 November 2020 PMK No. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, menegaskan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada. Sedangkan, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. c. 22. 9 tahun 1976. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Berdasarkan UU Nomor 05/1997 psikotropika merupakan zat atau obat-obatan baik alamiah ataupun sintetis yang bukan narkotika, berkhasiat untuk. Undang-Undang Tentang Narkotika, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang. Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya. RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA (Perubahan UU No. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 23 Tahun. zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangSanksi hukum yang dipergunakan dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 11. UNICEF. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);. Bahaya yang paling fatal adalah menyebabkan kematian. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atauYakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 24. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 5 Tahun 1997) DISUSUN OLEH TIM. 22. Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:. 13. 4. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif. adalah industri farmasi yang menggunakan psikotropika sebagai bahanUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 12. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adanya akibat pidana khusus adalah : •1. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Undang-Undang No. undang-undang yang mengatur tentang narkotika adalah; berikut ini bukan merupakan narkoba jenis psikotropika yaitu; narkoba dapat sebagai pereda nyeri yaitu; pdf,. Menyatakan Terdakwa Muhammad Haris als Haris bin MuhammadAli Nisin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpandan/atau) membawa psikotropika golongan I dan golongan IIsebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ke SatuPrimair pasal 59 ayat (1) huruf e Undang. sanksi pidana di dalam Undang-undang Psikotropika pada umumnya menggunakan perumusan secara kumulatif. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. BAB II DASAR, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 2 Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan Masalah 1. 5 tahun 1997. 10. Obat psikotropika memiliki berbagai peraturan yang diantur dalam uu no 5 tahun 1997 yang meliputi pengertian, ruang lingkup dan tujuan, produksi,. Peraturan mengenai narkoba. keadilan; b. 14. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang berbunyi: Perusahaan negara dan swasta. Akan tetapi, sebelum kita mengetahui contoh obat- obat yang. Dasar Pemikiran. 5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan. - UU RI No. kokain. Undang-Undang Nomor 15. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 3. Menurut Undang-Undang ( UU ) No. 8. 5. berfokus pada legalitas dari penjualan online Dalam kasus transaksi online obat psikotropika ini obat-obatan psikotropika melalui marketplace. Laman e-learning Uhamka melansir, seluruh jenis obat di atas adalah obat sintetik dan obat semi-sintetik yang terbuat dari bahan kimia dan/atau bahan dari unsur. KETENTUAN UMUM . Pedagang besar farmasi adalah perusahaanberbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan. Undang-undang yang mengatur tentang zat psikotropika adalah UU no. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman setelah tahun 1997. 4. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susnan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Narkotik sendiri adalah bahan yang bersifat. penyusunan. 23. Undang-undang yang mengatur tentang Narkotika adalah . PENJELASAN. H. Dalam berbagai macam penelitian serta. Bagaimana pengaturan tentang sanksi pidana dalam tindak pidana psikotropika di Indonesia? 4Rido Triawan dkk. Menurut WorldNomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( UU TPKS) adalah undang-undang Indonesia mengenai kekerasan seksual, meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum. Undang undang no 5 Tahun 1997. 13Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika; Mengingat : 1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat. adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan. obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemenTENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka. 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional UNDANG-UNDANG NARKOTIKA… Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang mengatur tekait dengan Psikotropika dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pengedar, pemakai dan pemilik, pengguna Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. 2004. Zat ini dapat. 5. Pasal 1 ayat 1 : Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas. 2.